Usai Menjalani Pemeriksaan Neneng Meminta Maaf Kepada Warga Bekasi

Usai Menjalani Pemeriksaan Neneng Meminta Maaf Kepada Warga Bekasi

Bupati Bekasi yakni Neneng Hasanah Yasin meminta maaf kepada masyarakat Bekasi usai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka Neneng terlibat kasus dugaan suap terhadap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat.

“Saya Neneng Hasanah Yasin mengucapkan permohonan minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Bekasi,” ucap Neneng usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Sesudah meminta maaf, Neneng pun berjanji akan kooperatif dengan kasus yang sedang dihadapinya. Setelah itu Neneng pun bergegas memasuki mobil tahanan KPK dan menolak bicara pada saat awak media mengonfirmasi terkait penerimaan suap.

Seperti yang diketahui bahwa KPK sudah menetapkan Bupati Bekasi Neneng dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.

Tujuh orang lainnya juga berstatus tersangka dalam kasus ini. Mereka ialah dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, Pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi juga menjadi tersangka.

Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahap.

Pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah dan anak buahnya mencapai Rp7 miliar. Uang diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sohibul Iman Diperiksa Pada Hari Ini Terkait Kasus Pencemaran Nama Baik

Image
Sohibul Iman Diperiksa Pada Hari Ini Terkait Kasus Pencemaran Nama Baik Polisi telah mengagendakan pemeriksaan Presiden PKS yakni Sohibul Iman terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas laporan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Kabis Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Argo Yuwono mengatakan bahwa polisi akan memeriksa Sohibul pada Selasa (23/10/2018) ini di Polda Metro Jaya terkait dengan laporan Fahri. Pemeriksaan itu dilakukan karena laporan itu telah meningkat statusnya yang menjadi penyidikan. “Jadwalnya hari ini akan diperiksa pukul 10.00 WIB di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya,” ujarnya pada wartawan, Selasa (23/10/2018). Menurutnya, Sohibul masih berstatus sebagai saksi dalam pemeriksaan kali ini meski kasusnya telah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun, dia belum memastikan apakah Sohibul bakal memenuhi panggilan tersebut ataukah tidak. “Mudah-mudahan beliau hadir untuk pemeriksaan ini, kita tunggu saja yah,” katanya.
Read more

Asisten Ratna Sarumpaet Yakni Ahmad Diperiksa Polisi dan Dicecar Oleh 35 Pertanyaan

Image
Asisten Ratna Sarumpaet Yakni Ahmad Diperiksa Polisi dan Dicecar Oleh 35 Pertanyaan Polisi memeriksa asisten aktivis Ratna Sarumpaet yakni Amad Rubangi terkait kasus penyebaran hoaks, Selasa (23/10/2018). Dalam pemeriksaan itu, Ahmad sudah dicecar oleh 35 pertanyaan oleh polisi. Pengacara Ahmad, Akbar Alamsyah mengatakan bahwa dalam pemeriksaan itu kliennya ditanyai seputar konfrensi pers yang diadakan di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hanya saja kliennya tidak tahu soal itu karena saat konferensi digelar pada 2 Oktober itu, Ahmad berada di rumah Ratna. “Lalu ditanyai tentang kebenaran operasi plastik ibu (Ratna) di RSK Bina Estetika hanya dengan sebatas itu saja, tak ada yang lain. Jadi ada 35 pertanyaan,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (23/10/2018). Kepada polisi, Ahmad mengaku hanya tahu dan percaya kalau awalnya Ratna mengalami penganiayaan, tapi Ahmad akhirnya tahu kalau itu bohong setelah Ratna mengakui kebohongannya kepada publi...
Read more

Percepatan Pembangunan dari Alokasi Dana Kelurahan Stimulan

Image
Percepatan Pembangunan dari Alokasi Dana Kelurahan Stimulan Rencana pemberian dana kelurahan yang masi dalam pembahasan. Rencananya dana kelurahan tersebut hanya sebagai stimulan untuk percepatan pembangunan. Sehingga ada perbedaan mendasar antara dana desa dengan dana kelurahan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa dana kelurahan sifatnya tambahan stimulan saja. Selama ini anggaran untuk kelurahan ada melalui SKPD. “Ini juga untuk menjaga harmoni karena ada suatu kabupaten yang di dalamnya ada desa dan kelurahan, banyak kelurahan yang pada akhirnya mengajukan diri untuk menjadi desa. Dana kelurahan bukanlah seperti dana desa,” ucapnya setelah menghadiri acara entry meeting pemeriksaan atas penilaian kembali barang milik negara 2017-2018 di auditorium BPK bersama Menteri Keunagan yakni Sri Mulyani, Senin (22/10/2018). Tjahjo menegaskan rencana alokasi dana kelurahan adalah sebuah aspirasi yang disampaikan asosiasi wali kota yang ...
Read more