Berita Harian

Darmin: Empat Tahun Menjabat Sebagai Capres-Cawapres Jokowi-JK Ekonomi Bertumbuh Naik Perlahan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian yakni Darmin Nasution menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesi terus mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya itu tidak terlampau besar. Peningkatan ini terjadi dalam empat tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Dia mengatakan bahwa, Indonesia jika dilihat dari segi makro ekonomi sehat dan fundamentalnya pun cukup kuat. Walaupun harus diakui bahwa tantangan eknominya juga dirasakan oleh Indonesia. “Ada tantangannya. Kalau tidak ada tantangan kurang enak juga hidup itu. Pertumbuhan ekonomi kita dari 2014-2015, terutama pada tahun 2017 itu meningkat tapi memang perlahan,” ucapnya dalam Konferensi Pers 4 Tahun Kerja Pemerintah Jokowi-JK di Gedung Setneg, Jakarta, Selasa (23/10/2018). Dia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sebelumnya 5,07% di 201...

KPK Menyambangi Rizal Ramli Terkait Adukan Kasus Korupsi Import Pangan Ekonom senior Rizal Ramli menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengadukan terkait dugaan tindak pidana korupsi di dalam import pangan. Menurutnya, import pangan sudah sangat merugikan masyarakat Indonesia, khususnya untuk para petani dan konsumen. “Oleh karena itulah kami akan melaporkan kepada KPK, memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk KPK (agar dapat) mengambil tindakan lebih lanjut,” ujar Rizal di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (23/10/2018). Sebenarnya kasus impor pangan sudah sering terjadi. Dia mencontohkan seperti kasus yang menjerat Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq terkait suap pemberian rekomendasi kuota impor daging sapi, kata Rizal. Selain itu, Rizal juga mencontohkan lainnya seperti kasus impor gula oleh Bulog yang menjerat ketua DPD RI Irman Gusman. “KPK sangat berpengalaman, tau persis permainannya, dan harusnya dapat membuka kasus ini dalam wk...

Asisten Ratna Sarumpaet Yakni Ahmad Diperiksa Polisi dan Dicecar Oleh 35 Pertanyaan Polisi memeriksa asisten aktivis Ratna Sarumpaet yakni Amad Rubangi terkait kasus penyebaran hoaks, Selasa (23/10/2018). Dalam pemeriksaan itu, Ahmad sudah dicecar oleh 35 pertanyaan oleh polisi. Pengacara Ahmad, Akbar Alamsyah mengatakan bahwa dalam pemeriksaan itu kliennya ditanyai seputar konfrensi pers yang diadakan di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hanya saja kliennya tidak tahu soal itu karena saat konferensi digelar pada 2 Oktober itu, Ahmad berada di rumah Ratna. “Lalu ditanyai tentang kebenaran operasi plastik ibu (Ratna) di RSK Bina Estetika hanya dengan sebatas itu saja, tak ada yang lain. Jadi ada 35 pertanyaan,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (23/10/2018). Kepada polisi, Ahmad mengaku hanya tahu dan percaya kalau awalnya Ratna mengalami penganiayaan, tapi Ahmad akhirnya tahu kalau itu bohong setelah Ratna mengakui kebohongannya kepada publi...

Kasum TNI: Satuan Tugas MTF Duta dan Diplomat TNI Berada di Forum Internasional Keberadaan satuan tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) TNI di Lebanon merupakan bagian dari penugasan misi perdamaian PBB, dan para prajurit TNI yang terlibat di dalamnya yang patut merasa bangga bisa menjadi bagian dari Kontingen Garuda, Duta Bangsa, Duta TNI, dan Diplomat TNI di forum Internasional. Demi disampaikan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya yakni TNI Dr.Didit Heridawan, M.P.A., M.B.A. pada saat kunjungan kerja kepada Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas MTF TNI XXVIII-K United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) KRI Sultan Hasanuddin-366, di Port of Beirut, Lebanon, Minggu (21/10/2018). Kasum TNI mengatakan bahwa pada saat ini hanya ada 6 negara dari 193 negara anggota PBB yang dipercaya untuk dapat berkontribusi dalam Satgas MTF di bawah misi perdamaian PBB dan Indonesia adalah salah satu dari keenam negara tersebut. Pada kesempatan tersebut Kasum TNI...

Sohibul Iman Diperiksa Pada Hari Ini Terkait Kasus Pencemaran Nama Baik Polisi telah mengagendakan pemeriksaan Presiden PKS yakni Sohibul Iman terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas laporan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Kabis Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Argo Yuwono mengatakan bahwa polisi akan memeriksa Sohibul pada Selasa (23/10/2018) ini di Polda Metro Jaya terkait dengan laporan Fahri. Pemeriksaan itu dilakukan karena laporan itu telah meningkat statusnya yang menjadi penyidikan. “Jadwalnya hari ini akan diperiksa pukul 10.00 WIB di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya,” ujarnya pada wartawan, Selasa (23/10/2018). Menurutnya, Sohibul masih berstatus sebagai saksi dalam pemeriksaan kali ini meski kasusnya telah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun, dia belum memastikan apakah Sohibul bakal memenuhi panggilan tersebut ataukah tidak. “Mudah-mudahan beliau hadir untuk pemeriksaan ini, kita tunggu saja yah,” katanya.

Bawaslu Menegaskan Terkait Dengan Debat Capres-Cawapres di Kampus yang Melanggar UU Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan tentang debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tidak boleh dilaksanakan di area kampus atau lembaga pendidikan. Karena hal itu telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Komisioner Bawaslu yakni Ratna Dewi Pettalolo menegaskan bahwa itu menanggapi usulan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait dengan debat capres-cawapres yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) digelar di kampus-kampus terpilih tanpa dihadiri para pendukung. Hal itu agar para akademisi dan mahasiswa dapat bebas berdialog dan mengkritisi semua visi misi kandidat. Ratna menjelaskan bahwa dalam UU Pemilu sudah jelas disebutkan bahwa peserta pemilu dilarang berkampanye di lembaga pendidikan serta rumah ibadah. Sementara dalam debat, para paslon akan saling menunjukan visi misi dan program sehin...

Jimly: Walaupun Berbeda Pilihan Tetapi Persatuan Yang Utama Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Jimly Asshiddiqie mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga persatuan. Masyarakat jangan sampai terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. “Indonesia ini bisa dibilang negara paling plural dan kita harus saling mengingatkan untuk bersatu. Dalam berdemokrasi, intinya kita harus saling menghormati. Jangan terpecah belah hanya karena beda pilihan politik,” ujar Jimly di kampus UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Senin (22/10/2018). Dalam kesempatan itu Jimly mengingatkan bahwa pentingnya mengutamakan persatuan meskipun ada perbedaan pilihan dalam politik dan pemimpin (capres). “Karena semua calon pemimpin bangsa yang berkompetisi dalam politik adalah saudara dalam satu Tanah Air,” pungkasnya. Dia melihat bahwa situasi politik saat ini kian memanas akibat aksi yang saling...

Percepatan Pembangunan dari Alokasi Dana Kelurahan Stimulan Rencana pemberian dana kelurahan yang masi dalam pembahasan. Rencananya dana kelurahan tersebut hanya sebagai stimulan untuk percepatan pembangunan. Sehingga ada perbedaan mendasar antara dana desa dengan dana kelurahan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa dana kelurahan sifatnya tambahan stimulan saja. Selama ini anggaran untuk kelurahan ada melalui SKPD. “Ini juga untuk menjaga harmoni karena ada suatu kabupaten yang di dalamnya ada desa dan kelurahan, banyak kelurahan yang pada akhirnya mengajukan diri untuk menjadi desa. Dana kelurahan bukanlah seperti dana desa,” ucapnya setelah menghadiri acara entry meeting pemeriksaan atas penilaian kembali barang milik negara 2017-2018 di auditorium BPK bersama Menteri Keunagan yakni Sri Mulyani, Senin (22/10/2018). Tjahjo menegaskan rencana alokasi dana kelurahan adalah sebuah aspirasi yang disampaikan asosiasi wali kota yang ...

Mendagri dan Menkeu Bakal Membahas Terkait Formula Dana Kelurahan Jika Disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni Tjahjo Kumolo dan Menteri Keuangan (Menkeu) yakni Sri Mulyani Indrawati merespons polemik rencana pemerintah mengalokasikan dana kelurahan. Hal ini disampaikan keduanya setelah menghadiri acara entry meeting pemeriksaan atas penilaian kembali barang milik negara tahun 2017-2018 di Auditorium BPK, Senin (22/10/2018). Tjahjo mengungkapkan bahwa terkait dengan mekanisme rencana alokasi dana kelurahan dan desa berbeda. Dana kelurahan seandainya nanti disetujui dalam rapat pembahasan antara DPR dan Menteri Keuangan, semata-mata hanya stimulan. “Apakah Rp100 juta atau berapakah, jadi bukan sama dengan desa,” katanya. Menurutnya, dana kelurahan merupakan kebutuhan guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. “Sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan akan disusun aturan teknis dan formulanya agar benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ucapnya....

Usai Menjalani Pemeriksaan Neneng Meminta Maaf Kepada Warga Bekasi Bupati Bekasi yakni Neneng Hasanah Yasin meminta maaf kepada masyarakat Bekasi usai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka Neneng terlibat kasus dugaan suap terhadap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat. “Saya Neneng Hasanah Yasin mengucapkan permohonan minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Bekasi,” ucap Neneng usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/10/2018). Sesudah meminta maaf, Neneng pun berjanji akan kooperatif dengan kasus yang sedang dihadapinya. Setelah itu Neneng pun bergegas memasuki mobil tahanan KPK dan menolak bicara pada saat awak media mengonfirmasi terkait penerimaan suap. Seperti yang diketahui bahwa KPK sudah menetapkan Bupati Bekasi Neneng dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan izin p...